LSF vs MFI

Saya merasa tertarik tapi sedih melihat berita tentang beberapa artis yang menamakan diri Masyarakat Film Indonesia (MFI) baru-baru ini. Mengapa? Tuntutan mereka agar dalam perfilman di Indonesia tak ada lagi sensor-menyensor itulah yang membuat saya prihatin. Para artis dan sineas itu tidak ingin Lembaga Sensor Film Indonesia (LSFI) menyensor karya-karya mereka.

Saya sendiri kurang mengerti alasan dibalik keinginan kuat mereka agar tak ada lagi lembaga sensor yang mengoreksi film buatan mereka itu. Tapi menurut saya, kalau tidak ada lembaga yang menyensor, mengoreksi atau apalah bahasanya, apa jadinya film-film yang akan ditampilkan oleh para sineas itu?

Dalam salah satu acara infotaintment, Nicholas Saputra yang termasuk salah satu anggota MFI mengatakan bahwa kalau karya-karya para sineas itu disensor, itu sama artinya dengan menghilangkan keutuhan dari karya itu sendiri. Boleh saja dia berkata begitu, tapi sepertinya pernyataan ini seolah membenarkan diri mereka sendiri. Padahal yang mengonsumsi karya tersebut nantinya adalah masyarakat luas. Ya…Kalau film-film mereka tidak untuk publik mungkin tidak ada masalah walaupun tanpa sensor.

Film sendiri merupakan suatu karya seni yang salah satu tujuannya memang menghibur, dan tentunya hiburan tersebut adalah konsumsi publik. Apakah para sineas itu mengesampingkan efek yang ditimbulkan oleh karya mereka seandainya tanpa sensor sedikitpun? Padahal kita lihat realita saat ini saja, meskipun film tersebut telah disensor, banyak dari remaja kita bahkan anak-anak pun tanpa sadar menjadi korban (gak usah saya sebutin pasti udah paham semua).

Ibarat obat, film adalah obat yang paling manjur, mujarab dan mak nyuusss sekali. Bayangkan saja, sekali kita melihat film pasti langsung hafal ceritanya mulai a sampai z, tapi lain lagi sewaktu mendengarkan pelajaran (waktu sekolah dulu), sampai sang guru lemas tak berdaya, kita masih saja bingung (kayak saya dulu) : ). Nah…Kalau obatnya sudah manjur seperti itu (kita berandai-andai saja dan semoga jangan sampai terjadi), sedangkan ramuannya keliru atau dosisnya tidak tepat, bukan lagi obat mujarab yang masuk ke tubuh kita tapi racun mujarab yang akan merusak tubuh.

Mungkin mereka bisa berdalih itu merupakan tanggungjawab pribadi. Tapi sesempit itukah pikiran mereka yang punya kelebihan berimajinasi (mungkin juga terlalu berimajinasi hingga lupa kehidupan sebenarnya)?! Kalau saya boleh sedikit berperibahasa, “Kehidupan bisa disandiwarakan, tapi sandiwara bukan untuk kehidupan”. (ehm…puitis dikit, tapi itu peribahasa atao apaan ya???).

Selain itu, kita hidup di negara ini tentunya kan punya norma dan aturan. Apa mereka juga sudah tak ingat lagi atau tidak tahu menahu dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat? Kalau seperti itu, wah…saya lebih prihatin lagi.

Kalau para sineas itu ingin berkreasi, silakan…Kalau mereka juga ingin mencari penghidupan dari berkarya juga silakan…Ingin memajukan perfilman Indonesia??Silakan juga, bagus itu…Tapi kalau berkarya tanpa kontrol?! Wah bahaya….Barang dari pabrik aja harus melewati Quality Control agar bisa lolos dijual, begitu juga sebuah buku ataupun berita harus melewati editor dulu baru bisa terbit, masak suatu karya seni bisa bebas begitu aja. Ya tidak bisa seperti itu (saya yakin semua tahu).

Saya mendukung keinginan kuat para insan perfilman Indonesia untuk maju. Tapi saya sangat tidak setuju dengan peniadaan sensor film, apalagi sampai penghapusan Lembaga Sensor Film.

9 Responses to “LSF vs MFI”

  1. gandhi :

    dari kacamata seorang gandhi yg sangat tidak mendukung adanya pornography dalam media. Kalo kita berbicara mengenai lembaga sensor film atau lembaga sensor lainnya, kita seperti berbicara persoalan yg sebenarnya gampang tapi dibuat susah dan susah tapi dibuat gampang.

    dari sisi LSF sendiri ketentuan apa yg membuat film itu harus “digunting” oleh LSF terkadang juga gak jelas, bahkan terkadang sudah membawa2 pribadi [amplop, sogokan, uang rokok udah bukan barang baru lagi ] Gak usah kita bicara Film layar lebar, di televisi aja hampir setiap hari ada tayangan2 yg menurut kacamata awam harusnya digunting, entah sinetron, film, ataupun talk show. Banyak tayangan2 pada jam primetime yg benar2 vulgar tapi tetap aja bisa tayang dengan aman bahkan menjadi2.

    Terlepas dari kontroversi itu, lebih baik kedua belah pihak instropeksi diri. baik ato gak baik tergantung dari manusianya bukan dari sistemnya.

    ah indonesia ku yg kucinta ini emang ana-ana wae

  2. deteksi :

    GAK SETUJU FILM TANPA SENSOR. ENAK AJAH! TIDAK BISA SEENAK SENDIRI ATAS NAMA SENI

  3. ading :

    industri film sebesar bollywood dan bahkan hollywood aja harus patuh untuk disensor.. lah koq disini mau pilih enaknya tanpa sensor? kalo tentang standar nyensor-nya yg perlu dibenahi, itu mungkin bisa

  4. nico kurnianto :

    nah yang ini sebenarnya pro dan kontra, saya pribadi sangat setuju dengan adanya Lembaga Sensor, karena saya yakin tidak semua inti dari film itu adalah adegan yang kena sensor.

    dan dengan tidak adanya sensor maka dapat dibayangkan berapa buah film porno yang akan beredar (karena saya yakin sekali banyak pengedar yang akan menggunakan keputusan tersebut untuk melegalkan aksi mereka)!

    jalan terbaik adalah dengan meminta saran dari masyarakat yang mengkonsumsi film tersebut! Jangan asal saja…

  5. aRuL :

    Sebenarnya sih yang saya tangkap dari MFI itu adalah film itu dikategorikan, bukan di sensor. Jadi ketika Film itu dileawatkan ke lembaga sensor yang keluar adalah kategori.
    Tapi sayang ketika ketika menetapkan kategori juga, film2 yang keluar di dionskop upz bioskop tetap dinonton oleh semua kategori umur. Pengawasannya yang perlu diperketat, tapi mana ada sekarang pengawasan ketat.
    Saya masih tetap setuju adanya lembaga sensor itu, dan keterlaluan juga kalo MFI memberikan tolakan mereka dengan LSI, kenapa tidak mereka saja masuk ke LSI, sekalian bisa urung rembuk. menentukan yang terbaik buat sineas2 film dan penikmat film.
    sebagai bahan referensi silahkan membuka blog MFI di
    http://masyarakatfilmindonesia.wordpress.com

  6. yuki :

    lha kalo yang doyan nonton bokep gimana? masa iya perlu bikin Masyarakat Pencinta Bokep Indonesia? Ini yang menurut saya salah kaprah menyikapi sebuah kata “demokrasi”. Beda pendapat sih boleh saja, cuma yaa kalo dikit-dikit trus muncul organisasi baru, saya jadi inget khotbahnya Zainudin MZ. Perbedaan itu kan Rahmatan Lil Alamin. Kalo diantara umat sendiri tidak bisa menyikapi perbedaan, yang ada hanya perpecahan. Trus kalo udah gitu, dimana letak demokrasinya? kalo bahasanya ustad, mosok cuma gara-gara yang satu Jumatan pake adzan 2 kali, yang lain cuma sekali, jadi pisah RT…? Menggelikan!!!

  7. santy :

    ia… benar itu… kalo ada film yang ‘ga bener’ ditonton tanpa ada sensor dari pihak berwajib sih sama aja bo’ong dan ga mendidik 😛
    tapi semua pendapat itu relatif, orang laen bilang itu bener tapi kita bilang itu salah… ya..relatif gitu deh :P, ga tau yang bener yang mana

  8. mitra w :

    hehe,klo mereka mau tanpa sensor, bkin aja film sendiri n tonton sendiri 😛

  9. Supermoto :

    Mo di sensor opo gak disensor, aku tetep nonton pilem..ehehehe
    nonton kawin kontrak ama otomatis romantis aahhh

Leave a Reply